Home Berita DJP Rombak Sanksi Administrasi Pajak, Begini Skemanya

DJP Rombak Sanksi Administrasi Pajak, Begini Skemanya

8
0

Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah merombak penerapan sanksi administrasi pada UU KUP. Perubahan itu juga sudah masuk dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kami berupaya untuk mendorong wajib pajak lebih taat dan melakukan pembetulan sebelum kami melakukan pemeriksaan,” kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Dalam ketentuan yang baru, Suryo mengatakan pengenaan denda sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor sebesar 5% dibagi 12. Sanksi ini dinilai lebih meringankan wajib pajak (WP) dari yang sebelumnya sebesar 2% per bulan. Sanksi ini diberlakukan jika WP terlambat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang tertuang dalam surat pemberitahuan (SPT).

Besaran sanksi akan bertambah jika otoritas pajak nasional menemukan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam proses pemeriksaan. Besaran sanksinya adalah sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 10% dibagi 12. Tidak hanya itu, jika ketidaksesuaian diungkap WP setelah diperiksa maka sanksinya sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor sebesar 15% dibagi 12.

“Dengan UU Cipta Kerja sanksi diperbaiki, terlambat ya terlambat. Kena sanksi ya kena sanksi, tapi nggak sebesar 2%, itu ada di dalam undang-undang,” katanya.

Dalam proses pembetulan SPT akibat ketidaksesuaian data yang dilaporkan, maka terdapat utang pajak yang harus diselesaikan oleh WP. Sementara jika WP menyatakan rugi atau kelebihan bayar pajak maka harus membetulkan SPT paling lambat 2 tahun.

Adapun tarif sanksi yang dikenakan atas pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan pun dibuat lebih rendah, dari yang semula 150% menjadi 100%.

Suryo mengatakan, penurunan tarif sanksi ini sesuai dengan permintaan banyak wajib pajak sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan.

“Ini jadi salah satu pemahaman kami bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ungkapnya.

Simak Video “Sri Mulyani Beberkan Aturan Perpajakan dalam UU Ciptaker
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here